kabupaten lombok utara

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara

Gambaran Umum

Nama Resmi

:

Kabupaten Lombok Utara

Ibu Kota

:

Tanjung

Batas Wilayah

:

Utara : Laut Jawa |Selatan : Kabupaten Lombok Barat & Barat : Selat Lombok | Kabupaten Lombok Tengah, Timur : Kabupaten Lombok timur

Luas Wilayah

:

 776.25 km2

Jumlah Penduduk

:

224.768 Jiwa

Administrasi

:

Kecamatan : 5, Desa : 33

Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah 776.25 km2 yang terdiri dari lima kecamatan  dengan kodisi wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan yang sama luas, tentunya menyimpan potensi alam dan keaneka ragaman adat dan budaya yang sangat beragam, kabupaten yang sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan disebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok tentu merupakan sebuah keuntungan dalam pengembangan wisata bahari.

Topografi wilayah yang dimulai dari medan berbukit sampai pegunungan juga menyimpan pesona keindahan alam yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Pesona alam untuk hari ini diharapkan akan terus dapat dinikmati  serta dikembangkan untuk generasi mendatang dengan adanya pariwisata  yang berkelanjutan (sustainable tourism) yang tengah di gagas pemerintah Lombok utara. Prinsip pengelolaan lingkngan yang berkelanjutan (environmentally sustainable) juga menjadi perhatian serius dari dinas pariwisata Kabupaten Lombok utara.

Prinsip environmentally sustainable yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisaan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian  lingkungan (baik alam maupun budaya), dan mampu mencegah  dampak negative yang dapat  menurunkan kualitas  lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Prinsip dapat diterima secara social dan budaya (socially and culturally acceptable) yang menekankan bahwa proses pembangunan haruslah dapat diterima  secara social  dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan keparawistaan yang dilaksanakn harus memperhatikan nilai-nilai social budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai social budaya sebagai jati diri masyarakat.

Prinsip layak secara ekonomi dan menguntungkan (economically viable) yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun  peningkatan kesejahteraan masyarakat local.

Tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut, akan bermuara pada 5(lima) sasaran sebagai berikut (Fennel 1999):

  1. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata  dapat berkontribusi secara significant bagi pelestarian lingkugan dan pembangunan ekonomi.
  2. Meningkatnya keseimbangan  Dallam pembangunan
  3. Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat setempat
  4. Meningkatnya kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan

Penerapan prinsip-rinsip ekowisata di Kabupaten Lombok Utara yaitu:

  1. Berbasis alam (nature based0
  2. Secara ekologis yang berkelanjutan( Ecological sustainable)
  3. Memiliki visi pendidikan lingungan ( Environmentally Educative)
  4. Bernilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat local (locally beneficial)
  5. Memiliki nilai kualitas pengalaman bagi wisatawan (generates tourist satisfaction)

 

Sejarah Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaen Lombok Barat yang termasuk dalam 15 (lima belas) kcamatan, yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangn, Tanjung, Pemenang,Gunungsari, Batulayar,Narmada, Lingsar,Labuapi, Keddiri, Kurpan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah.

Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menurut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal tercetus keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran kabupaten ini  adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten. Guna mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara tersebut  beberapa proses ditempuh  antara lain:

  1. Bupati Lombok barat mmbentuk Komiite  dan Tim pengkajian pemekaran Kabupaten Lombok Barat  yang melibatkan  berbagai komponen masyarakat  dan unsur akademisi  dengan keputusan Bupati nomor 04/03/PEM/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang diketuai oleh H. Djohan Samsu, SH, wakil ketua HH. Najmul Akhyar, SH, MH, dan Datu Rahdin  Jayawangsa, SH sebagai sekretaris  Umum  yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan  yang berkaitan dengan proses persiapan, syarat-syarat dan criteria pemekaran Kabupaten Lombok Barat.
  2. Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat nomor 6/KEP./DPRD/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Bupati Lombok Barat nomor 341/27/Pem/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Gubernur  Provinsi  NTB serta DPRD Provinsi NTB nomor 61/KPKLB/LU/2006 tanggal 17 Juni 2006. Sambil menunggupersetujuan,komite melanjutkan peroses pemekaran dengan meminta dukungan  kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan surat nomor  73/KPKLB/LU/VII/2006 tanggal 8 Juli 2006 serta kepada Ketua Komisi II DPR RI nomor 72/KPKLB/LU/VII/2006 prihal urusan pembentukan Kabupaten Lombok Utara didaftarkan dalam rapat DPR RI tahun 2006.
  3. Terbit persetujuan Gubernur  nomor 301 tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan DPRD Provinsi NTB nomor 09/KPTS/DPRD/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebagai bahan kelengkapan  usulan kepada Keua Komisi II DPR RI dan DPD RI dengan surat masing-masing nomor 88/KPKLB/IX/2006 tanggal 2 September 2006 dan 89/KPKLB/IX/2006 tanggal 4 September 2006.
  4. Penetapan Tanjung sebagai calon Ibukota Kabupaten Lombok Utara dengan pertimbangan sarana dan prasarana pmerintahan yang cukup memadai, strategis dan didukung oleh tokoh masyarakat Lombok Utara dan pemerintah kabupaten Lombok Barat dengan  surat nomor 011/23/BUP/2008 tanggal 19 April 2008.
  5.  Dewan Perwakilan Daerah( DPD) RI melalui keputusan 6/DPD/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang pandangan dan pendapat DPD RI pada point (4) menyatakan bahwa Calon Kabupaten Lombok Utara layak untuk dibentuk menjadi Kabupaten  baru sebagai pemekaran  dari Kabupaten Lombok Barat dengan Ibukota terletak di Kecamatan Tanjung.
  6. Setelah melalui proses dan tahapan usulan pemekaran Kabupaten Lombok Barat mendapatkan tindak lanjut dengan diagendakannya 12 rancangan undang-undang dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk undang-undang tentang pembentukan  Kabupaten Lombok Utara yakni dengan diterbitkannya surat Ketua DPR RI kepada presiden nomor RU.01/8231/DPR-RRI/2007 perihal usul DPR mengenai 12 RUU tentang pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang perubahan ketiga atas UU nomor 53 tahun 1999.
  7. Perjuangan pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh masyarakat Lombok Utara  akhirnya terwujud dengan pembentukan  Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara.
  8. Sebagai pelaksana dari undang-undang nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.52-1001 tahun 2008 anggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan pejabat Bupati Lombok Utara di Provinsi NTB maka diangkat DRS. HAJI LALU BAKRI sebagai pejabat bupati Lombok utara yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 oleh menteri dalam negeri atas nama presiden RI. Sehubungan dengan keikutsertaan  Pejabat bupati DRS. HAJI LALU BAKRI sebagai calon walikota mataram maka pada tanggal 6 Januari 2010 diangkat dan di lantik DRS. RIDWAN HIDAYAT sebagai pejabat bupati Lombok utara oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat menggantikan DRS. HAJI LALU  BAKRI.
  9. Sebagai daerah otonomi baru yang belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif maka KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai pelaksana Pemilu-Kada pertama Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 7 Juni 2010. Pemilu-Kada pertama ini diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan telah berhasil dilaksanakan dengan aman, damai, dalam suasana yang sangat kondusif. Masyarakat telah memilih pemimpin mereka yakni dengan terpilihnya pasangan calon Bupati H. Djohan Samsu, SH dan Wakil Bupati H. Najmul Akhyar, SH, MH. Selanjutnya KPUD Kabupaten Lombok Barat menetapkan pemenang Pemilu-Kada kabupaten Lombok Utara yakni pasangan H. Djohan Samsu sebagai Bupati dan H. Najmul Akhyar, SH,MH, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015.
  10. Dengan surat keputusan Menteri dalam Negeri nomor 131.52-358 tahun 2010 tentang pengangkatan H. Djohan Samsu sebagai Bupati kabupaten Lombok Utara periode 2010- 2015 dan surat keputusan Menteri dalam Negeri nomor 132.52-359 tahun 2010 tentang pengangkatan H. Najmul Akhyar, SH,MH, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2010-2015 yang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatn oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri dalam negeri pada tanggal 2 Agustus 2010.
  11. Melalui surat keputusan Menteri dalam Negeri nomor 131.52-4680 tahun 2015 Kabupaten Lombok Utara kini di pimpin oleh pasangan muda DR. H. Najmul Akhyar SH, MH dan Syarifudin SH, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara periode 2015-2020, pelaantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri dalam Negeri pada tanggal 3 Agustus 2015. Dengan dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lombok Utara tahun 2015 maka tercatat Lombok Utara kini telah 2 kali melaksanakan pemilihan Bupati dan wakil Bupati.